1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Tentang: NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Tentang : KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Tentang: PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERLOKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MEMILIKI RENCANA DETAIL TATA RUANG

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Tentang: PEDOMAN PENETAPAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, Tentang: PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK